Perempuan Rohingya Dipaksa KB

Rezim militer yang saat ini mengendalikan kekuatan pemerintah di Myanmar kembali meluncurkan kampanye kontroversial. Biksu-biksu nasionalis yang dikepalai oleh Ashin Wirathu, sosok radikal yang menyeruakan kebencian terhadap Islam di Myanmar mendorong pihak berwenang mengendalikan populasi umat Muslim.

Caranya adalah memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur skema keluarga berencana (KB) khusus untuk etnis minoritas Rohingya yang dinilainya memiliki tingkat kelahiran tinggi. RUU tersebut adalah satu dari empat RUU yang dikhususkan untuk mengendalikan keberadaan Muslim di sana.

Perempuan Myanmar, khususnya Rohingya harus memiliki sedikit anak. Aturan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Thein Sein danperwakilan 14 wilayah di Myanmar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang merekomendasikan kebijakan KB untuk mengurangi angka kematian anakdi Myanmar. Namun, hukum yang baru ini secara eksplisit menuai kekhawatiran pengamat internasional bahwa ini hanya ditujukan untuk mengendalikan kelahiran dari komunitas Muslim oleh para biksu.

Jaksa Agung Myanmar, Tun Shn yang kini beragama Kristen berjanji akan terus mengawasi hukum baru ini. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan, pada konferensi pers di Yangon Sabtu pekan lalu bahwa ia sangat prihatin dengan keempat RUU ini. Hukum pengendalian populasi ini terkesan ditegakkan sedemikian rupa untuk menghancurkan hak-hak reproduksi kaum minoritas.

"Ini bisa memperburuk perpecahan etnis dan agama," ujarnya, dilansir dari the Guardian, Senin (25/5).

Biksu Wirathu di sisi lain mengatakan jika keempat RUU ini diterapkan maka bisa menghentikan langkah-langkah etnis Rohingya yang juga mereka sebut para Bengali untuk berhenti menguasai Myanmar.

Read more

Ratusan Orang Tewas di India Akibat Gelombang Panas

Lebih dari 430 orang tewas di dua negara bagian India akibat gelombang panas yang mengakibatkan suhu di dua daerah itu mencapai 50 derajat Celcius. Demikian dijelaskan pejabat setempat, Senin (25/5/2015).

Para pejabat memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah, sementara informasi jumlah korban masih terus dikumpulkan dari beberapa wilayah negara bagian Telangana yang paling parah terkena gelombang panas ini.

Sebagian besar wilayah India, termasuk ibu kota New Delhi, selama beberapa hari terakhir diserang gelombang panas yang dikhawatirkan akan memicu putusnya aliran listrik.

Suhu tertinggi terjadi di negara bagian Telangana dan Andhra Pradesh. Pemerintah negara bagian Andhra Pradesh mengimbau para buruh agar tidak bekerja terlalu lama dalam udara panas setelah pekan lalu 246 warga negara bagian itu meninggal dunia akibat gelombang panas.

"Sebagian besar korban tewas adalah mereka yang terekspos sinar matahari langsung dan rata-rata berusia di atas 50 tahun dan berasal dari kelas pekerja," kata P Tulsi Rani, komisioner departemen penanggulangan bencana Andhra Pradesh.

Rani menambahkan, meski korban tewas sudah dilaporkan jatuh sejak Senin pekan lalu, namun jumlah korban memuncak di akhir pekan di saat udara panas mencapai puncaknya.

"Kami meminta warga untuk melakukan pencegahan dini dengan menggunakan payung, topi, minum banyak air dan susu serta menggunakan pakaian berbahan katun," tambah Rani.

Sejak pertengahan pekan lalu 188 orang tewas di Telangana meski jumlah ini masih harus dipastikan dan nampaknya masih akan bertambah. Demikian seorang pejabat departemen penanggulangan bencana Telangana, D Vani.

Sejumlah korban tewas juga dilaporkan jatuh di negara bagian Rajashtan dalam beberapa hari belakangan, termasuk seorang perempuan yang jatuh pingsan dan tewas di tepian jalan kota Bundi, seperti dikabarkan kantor berita UPI.

Di kota Kalkuta, serikat pengemudi taksi mengimbau para pengemudi untuk tak berada di jalanan antara pukul 11.00 hingga 16.00 karena panas yang terlalu menyengat.

Read more

Dua Pria ditembak, Seorang Tewas

SIGLI - Tim Gabungan Polda Aceh, Brimob, dan Polres Pidie menembak dua lelaki dalam satu drama penyergapan di sebuah warung nasi di kawasan Blang Malu, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Minggu (24/5) dini hari sekira pukul 01.45 WIB. Seorang di antaranya, M Rijal (26) tewas diterjang timah panas di bagian belakang tubuhnya.

Menurut informasi yang dihimpun Serambi, saat dilakukan penyergapan, Rijal dan rekannya, M Nasir alias Puthet (29) yang menurut polisi keduanya adalah anggota kelompok Din Minimi sedang duduk di warung nasi di pinggir Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, berjarak sekitar 100 meter dari SPBU Blang Malu, atau 18 kilometer dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie.

M Rijal tercatat sebagai warga Gampong Rheng, Kecamatan Keumala, Pidie sedangkan M Nasir alias Puthet warga Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Timur.

Sumber-sumber polisi menyebutkan, M Rijal tewas setelah peluru mengenai bagian belakang tubuhnya (tulang ekor) saat berusaha melarikan diri melalui areal persawahan. Sedangkan Puthet menderita luka tembak di bagian betis kanan.

Seorang lainnya, yaitu Nazir Khadafi (22), warga Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Pidie luput dari terjangan peluru petugas karena saat disergap polisi, Nazir yang bekerja sebagai sopir labi-labi tidak melarikan diri.

Masih menurut polisi, M Rijal dan Puthet adalah mantan GAM yang masih memanggul senjata dan diduga bergabung dalam kelompok Din Minimi. Mereka sering berpindah-pindah tempat di Kabupaten Pidie.

Dari sumber-sumber masyarakat diperoleh informasi, pada Sabtu (23/5) malam polisi berhasil mendeteksi keberadaan M Rijal dan Puthet yang diantar dari Keumala ke Beureunuen menggunakan labi-labi warna putih BL 1100 PB yang disopiri Nazir Khadafi.

Sesampai di pasar Beureunuen, mereka tidak singgah, malah labi-labi dipacu membelah malam menuju Blang Malu, Kecamatan Mutiara Timur. Jarak Blang Malu dengan pasar Beureunuen sekitar satu kilometer.

Sesampai di Blang Malu, pada Minggu dini hari, mereka memilih warung nasi milik Asri Hamzah atau yang akrab dipanggil Bang Rex untuk minum. Ketiganya duduk di bagian pojok kanan di bagian luar warung namun tidak terlihat dari luar karena terhalang rak mie, rak martabak, dan labi-labi yang diparkir sebelah kanan warung. Pada dini hari itu di warung Bang Rex juga ada sekitar lima warga lainnya yang sedang ngopi di dalam.

Sekitar 10 menit M Rijal bersama Puthet dan sopir labi-labih duduk di warung itu, datang petugas menggunakan tiga mobil Avanza seraya meminta mereka menyerah. Tapi, M Rijal dan Puthet malah memilih kabur ke areal persawahan di samping warung.

Petugas menembak keduanya untuk melumpuhkan. Tembakan polisi mengenai tulang ekor M Rijal dan langsung terkapar ke sawah berlumpur. Sementara M Nasir alias Puthet terkena peluru di bagian betis kanan.

Jasad M Rijal yang berbalut lumpur dengan posisi telungkup di areal persawahan dievakuasi menggunakan mobil ambulance ke RSU Tgk Chik Di Tiro Sigli.

Versi lainnya menyebutkan, saat penyergapan terjadi, M Rijal yang memegang senjata api melawan dengan melepaskan tembakan ke petugas, sehingga sempat terjadi kontak tembak. “Setelah kontak tembak, polisi menemukan M Rijal tewas, M Nasir alias Puthet tertembak di betis, dan Nazir Khadafi luput dari terjangan timah panas,” kata Kapolres Pidie, AKBP Muhajir SIK MH didampingi Kasat Reskrim, AKP P Harahap kepada Serambi, Minggu (24/5).

Menurut Kapolres Pidie, polisi mengamankan barang-bukti sepucuk senjata api AK-56 popor lipat, satu magazen dan 30 butir amunisi AK aktif AK. Kapolres mengungkapkan, M Rijal dan M Nasir merupakan kelompok Din Minimi yang dikejar polisi. Adapun Nazir Khadafi berperan sebagai sopir labi-labi yang mengantarkan keduanya. “Nazir (sopir labi-labi) tetap kita tahan karena dengan sengaja mengantarkan kedua pelaku,” demikian Kapolres Pidie.

Read more

Bangladesh akan pulangkan 720 pengungsi

Penanganan pengungsi Rohingyadan pengungsi Bangladesh yang ada di Aceh terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dari 1.759 jiwa pengungsi di Aceh, ternyata ada 720 jiwa pengungsi dari Bangladesh yang sedang mencari pekerjaan dan menjadi korban perdagangan manusia.

Sebanyak 1.062 jiwa pengungsi Rohingya terdiri dari 565 laki-laki, 235 jiwa perempuan, dan 225 jiwa anak-anak. Pengungsi Rohingyaberasal dari negara bagian di Myanmar yang mengungsi karena konflik dan keamanan.

Dalam rapat pertemuan yang dipimpin Menteri Sosial dengan dihadiri pimpinan Pemda Aceh, UNHCR, IOM, Kemensos, TRC BNPB, SKPD dan beberapa NGO di Pendopo Kota Langsa pada Minggu (24/5/2015) pukul 10.00 Wib ada beberapa arahan Mensos.

Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam keterangan persnya mengatakan, Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pemda Provinsi Aceh, Pemda Kab/Kota, NGO dan masyarakat yang telah membantu pengungsi. Selanjutnya akan ada dua penanganan yang dilakukan Pemerintah.

Pertama, untuk pengungsi asal Bangladesh yang merupakan korban ekonomi migran, maka 720 jiwa akan segera dikembalikan keBangladesh.

Dubes Bangladesh telah berkunjung ke Aceh Utara dan berencana untuk memulangkan pengungsi secara bertahap. Biaya untuk pemulangan pengungsi dari UNHCR dan IOM.

Mulai minggu depan secara bertahap pengungsi akan dipindahkan ke Medan sebelum ke Bangladesh. Diharapkan dalam 1 bulan sudah tuntas.

Kedua, untuk penanganan pengungsi Rohingya akan dilakukan permukiman kembali (resettlement) dan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, trauma healing dan lainnya oleh berbagai kementerian/lembaga. Rencana pada Selasa (26/5) akan dilakukan rakornis di Kemenko PMK.

Koordinasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi pengungsi ini. Pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres Pengungsi dan Penanganan Pencari Suaka.

TRC BNPB telah berada di pengungsian di Aceh. Kebutuhan logistik, peralatan, sanitasi, kesehatan pengungsi terus dipenuhi.

Read more

Kenapa Aung San Suu Kyi Diam Soal Rohingya?

Akhir-akhir ini kekerasan dan pengusiran kaum Muslimin Rohingya terus terjadi. Bahkan ribuan, warga tertindas itu harus terkatung-katung di laut untuk mencari kehidupan. Lalu kenapa, pemenang nobel perdamaian yang juga pemimpin pro-demokrasi, Aung San Suu Kyi diam membisu,

Kenapa advokat hak asasi manusia diam membisu, sebelum akhirnya angkat suara mengenai nasib kaum Muslim Rohingya setelah dikritik tajam berbagai pihak.

Seperti dilansir Sydney Morning Herald, Suu Kyi akhirnya angkat suara setelah dikritik oleh Deputi Menteri Dalam Negeri Malaysia, Wan Junaidi Jaafar, karena tidak punya sikap melihat ribuan pengungsi Rohingya terkatung-katung di tengah laut.

"Di mana suara Aung San Suu Kyi yang katanya jawara hak asasi manusia," demikian kata Wan Junaidi.

Penggiat kaum pengungsi mengeritik Suu Kyi karena tak berbicara soal Rohingya dan digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang mendapat perlakuan paling buruk di dunia.

Mereka adalah korban krisis kemanusiaan di sepanjang Teluk Bengal dan lepas pantai Thailand, Malaysia, dan Indonesia lebih dari dua pekan.

"Diam bukan berarti netral. Ini memberikan lampu hijau bagi siapapun yang ingin melakukan kekerasan," kata Chris Lewa, kelompok advokasi Rohingya, Arakan Project.

Namun Suu Kyi mengungkapkan alasan mengapa ia memilih diam karena ia beralasan memilih jalan anti-kekerasan dan menyatakan pemeluk Buddha dan Rohingya di Arakan sama-sama melakukan kekerasan.

"Saya tidak diam karena kalkulasi politik. Saya diam karena di sisi manapun saya berdiri akan ada darah di sana. Jika saya berbicara mengenai hak asasi (Rohingya) maka mereka hanya akan menderita," katanya dalam wawancara dengan Washington Post, Desember 2014 lalu. (warta kota/Sydney Morning Herald/Grilfromcelebesonline)

Read more

OPM Tantang Indonesia Perang Terbuka

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan eksistensinya. Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah pusat, antara lain pemberian otonomi khusus, tetap saja keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia tidak pernah padam.

Bahkan baru-baru ini, pimpinan OPM yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, Puron Wenda dan Enden Wanimbo, melontarkan pernyataan serius. Mereka menantang Indonesia berperang secara terbuka.

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo, Jumat, 22 Mei 2015.

Tantangan perang terbuka itu untuk menegaskan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog serta membantah klaim dari Presiden Joko Widodo, bahwa Papua sudah aman.

"Itu tidak benar," tegas Enden.

Untuk mendukung perang terbuka, organisasi yang berdiri sejak 1965 itu sudah mengumpulkan logistik seperti senjata dan amunisi. Mereka siap berperang demi meraih tujuan.

Kolega Enden, Puron Wenda mengungkapkan alasan mengapa kelompoknya itu memilih perang terbuka. Menurut dia, Indonesia dianggap tidak bisa dipercaya.

"Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya.

Puron juga mengatakan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Meski tak menyebutkan secara detil waktu perang terbuka itu, namun dia mengatakan, "Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai."

Puron meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. Karena, mereka akan terus berperang untuk Papua Merdeka.

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sorong sampai Merauke itu, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. Mereka tak hanya mengincar TNI-Polri, tapi juga seluruh masyarakat sipil non Papua.

"Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.

Puron menegaskan semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. 

"Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya.

Sedangkan, Enden mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional akan diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua.

Reaksi Polri

Kepolisian Daerah Papua langsung bereaksi begitu muncul tantangan perang terbuka dari OPM tersebut. Juru bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige Renwarin, memerintahkan seluruh Kepolisian Resor di wilayahnya, terutama yang selama ini dianggap rawan, untuk siaga dan waspada. 

Bagaimanapun, mereka harus tetap memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dari ancaman kelompok-kelompok yang selama ini kerap mengacau.

Patrige mengakui ancaman serupa memang sudah sering terjadi. Namun kali ini dia meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Sudah sering mereka mengancam tapi kami tidak meresponsnya dengan langkah represif, hanya antisipatif dan preventif," kata Patrige di Markas Polda Papua di Jayapura, Jumat, 22 Mei 2015.

Patrige melihat motif ancaman kelompok bersenjata itu jelas ingin menciptakan keresahaan di masyarakat sehingga perlu diwaspadai sedini mungkin. 

"Kami menganalisis sejauh mana ancaman yang dilancarkan, yang jelas tujuannya membuat masyarakat resah," katanya.

Selain meningkatkan kewaspadaan, polisi juga akan menggalang dukungan kelompok masyarakat untuk bersama menciptakan rasa aman. Caranya ialah dengan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu bahwa ancaman hanya akan meresahkan dan merugikan masyarakat Papua.

"Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lagi," ujarnya.

Mengenai kemungkinan penambahan pasukan di daerah yang dianggap rawan, Patrige menyatakan sejauh ini belum perlu. 

"Yang penting antisipasi, waspada. Tapi kalau memang ada polres atau polsek yang perlu penambahan personel, tentu akan kami kirim," katanya.

TNI Kuat

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia juga turut merespon ancaman aksi separatis tersebut. Mereka sama sekali tidak takut dalam menjalankan tugas pertahanan.

"Tentara kita kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan (dari ancaman itu)," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya.

Fuad justru meragukan ancaman yang dilontarkan oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari teror tersebut.

"Sangat biasa, tidak ada ancaman. Mereka berapa? Itu kelompok-kelompok kecil bersenjata yang masyarakat tidak suka sama mereka," ujarnya.

Fuad bahkan tidak yakin mereka mampu merealisasikannya.

"Emang mereka berani melakukan? Ancaman itu sekadar ngomong saja. Kalau perang terbuka, mereka melakukan di mana, dengan kekuatan berapa, siapa yang mereka serang," imbuh dia.

Fuad mengungkapkan kondisi di Papua saat ini sudah aman dan tenang. TNI konsisten membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, jika ada kelompok-kelompok yang membuat kerusuhan atau suasana tidak kondusif, justru merusak ketenangan masyarakat.

"Kalau ada yang berniat seperti itu, berarti mereka tidak suka masyarakat hidup makmur. Mereka akan diserang oleh masyarakat, malah jadi bumerang buat mereka," imbuhnya.

Meskipun demikian, Fuad tetap mengimbau kepolisian dan juga masyarakat untuk waspada. Sementara, dia memastikan TNI juga siap menghadapi segala kemungkinan yang ada.

Untuk para anggota OPM itu, Fuad menilai seharusnya mereka berterima kasih. Sebab, Presiden Jokowi sejauh ini sudah mengambil langkah-langkah yang baik seperti memberikan grasi bagi tahanan politik.

Langkah Jokowi

Menghadapi situasi di Papua, Presiden Jokowi menempuh sejumlah langkah. Demi menciptakan situasi kondusif di Papua, dia tercatat memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua pada Sabtu 9 Mei 2015. 

Lima narapidana itu dipenjara karena telah mencuri senjata di gudang senjata Kodim Wamena pada 3 April 2003. Mereka yang diberi grasi oleh Jokowi adalah Numbungga Telenggen (seumur hidup), Linus Hiluka (20 tahun), Apotnaholik Lokobal (20 tahun), Kimanus Wenda (20 tahun), dan Japrai Murib (20 tahun).

"Ini upaya pemerintah dalam menghapus stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin ciptakan Papua sebagai tanah yang damai, sebab itulah saya memberikan grasi sore ini," kata Jokowi usai memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua, di Lapas Abepura.

Selain lima narapidana politik ini, Jokowi juga berjanji akan memberikan grasi pula kepada sembilan narapidana Papua lainnya. Namun, ada satu narapidana yang tidak diberi grasi oleh Jokowi.

Dia adalah Filep Karma, karena meminta amnesti. Jokowi menyatakan, dia tak bisa serta merta dapat memberikan amnesti. Sebab, pemberian amnesti harus melalui persetujuan DPR.

"Saya ingin berikan grasi, tapi dia minta amnesti. Sedangkan amnesty harus persetujuan Dewan, kita tunggu apakah Dewan setuju," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemberian grasi kepada lima tahanan itu melalui proses yang panjang. Bukan serta merta hanya dipilih oleh Jokowi.

"Bukan dipilih tapi melalui komunikasi dan proses," ungkap Jokowi.

Dengan membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik ini, Jokowi berharap mereka akan bersama-sama membangun Papua menuju wilayah yang lebih sejahtera.

"Mari semua bergandeng tangan membangun Papua, meski dengan cara yang berbeda-beda," kata Jokowi.

Ia juga meminta melupakan masa lalu dan mengajak untuk menata masa depan.

"Mari lupakan yang lalu, jangan lagi saling menyalahkan, tapi mari tatap masa depan yang lebih baik," ujar Jokowi.

Salah satu napol yang mendapat grasi yakni Japrai Murib menyatakan rasa syukurnya atas grasi yang diberikan Presiden Jokowi. 

"Saya bersyukur dengan grasi ini, ini jawaban yang saya tunggu-tunggu selama 12 tahun 8 bulan saya di penjara, era SBY grasi saya ditolak," katanya.

Sementara itu, Kimanus Wenda menyatakan, grasi yang diberikan Presiden adalah pemindahan dari penjara kecil ke penjara besar. 

"Dengan di luar kami bekerja luas dengan masyarakat, sebab kami adalah alat masyarakat," ujar Wenda yang menjalani tahanan selama 12 tahun 8 bulan.

Selain tahanan politik, Jokowi juga mengajak semua anggota dan pimpinan OPM Goliat Tabuni untuk bersatu membangun Papua. 

"Ke depan kita akan ajak sama-sama membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak jangan lagi ada yang memanas-manasi situasi Papua.

"Kita akan bangun Papua, jadi jangan lagi ada yang panas-panasi," tutur Jokowi.

Jokowi mengaku belum menerima surat dari Goliat Tabuni yang berisi pernyataannya untuk terus berjuang demi kemerdekaan Papua.

"Saya belum terima suratnya," ujar dia.

Goliat mengklaim bahwa dia telah mengirim surat ke Jokowi melalui kapolres Puncak Jaya, kapolda, dan gubernur Papua.

Hanya Gertakan

Sementara itu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater DR Neles Tebay, mengungkapkan pendapatnya. Dia mencatat, ancaman yang dilontarkan OPM kali ini tidak biasa.

Sebab, dalam beraksi OPM biasanya mereka tidak pernah mengumumkan terlebih dahulu. Apalagi memberitahukan akan melakukan perang. 

"Kalau mereka lihat musuh, hajar saja tanpa pemberitahuan atau pengumuman. TNI, Polri, aparat keamanan, mereka tembak saja. Kali ini ada pengumuman bahwa ada perang terbuka. Bagi saya, itu sesuatu hal baru yang tidak pernah dibuat OPM-OPM," kata Neles saat berbincang dengan VIVA.co.id.

Neles menilai, aksi Puron Wenda dan Enden Wanimbo tersebut hanya untuk menggertak pemerintah. Menurutnya, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi.

"Mereka ingin mengatakan bahwa mereka ada. Itu saja. Tapi saya tidak terlalu percaya mereka akan melakukan suatu perang terbuka, melawan semua orang, tidak hanya TNI Polri tapi orang-orang Indonesia," ujarnya.

Meskipun demikian, Neles meminta pemerintah tidak boleh memandang remeh ancaman perang terbuka tersebut. Selain itu juga tidak perlu terpancing.

"Mereka juga punya potensi untuk menciptakan perdamaian, memicu aksi-aksi kekerasan,"

Untuk menghadapi situasi itu, Neles menawarkan sebuah jalan keluar. Selain tidak berlebihan dan memandang remeh, menurutnya, pemerintah perlu memperlihatkan bahwa mereka serius menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh.

"Apa masalah Papua? Sebaiknya, cari bentuk yang pas dilakukan dialog," usulnya.

Ketua Sekolah Tinggi filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur di Abepura, Papua, itu menjelaskan bahwa masyarakat Papua dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang hidup di kota dan kampung. Kedua di hutan yaitu para anggota OPM dan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Lalu ketiga, di luar negeri seperti Belanda, Australia dan negara-negara lain.

Untuk menyelesaikan persoalan Papua, dia menyarankan pemerintah khususnya Presiden Jokowi agar tidak hanya menemui mereka yang masuk kategori pertama. Tapi, kategori kedua dan ketiga juga harus diprioritaskan.

"Ini bagaimana pemerintah membangun komunikasi politik dengan mereka terutama yang di hutan dan luar negeri," lanjutnya. 

Neles mempersoalkan, apabila Jokowi bisa mengunjungi orang Papua di kota dan kampung tiga kali setahun, bagaimana dengan yang di luar negeri dan hutan? Padahal mereka memperjuangkan aspirasi politik dengan kekerasa, dan yang di luar negeri dengan lobi-lobi yang semakin hari semakin gencar.

"Presiden jangan hanya mendekati yang ada di kampung atau kota tapi dengan yang di hutan dan luar negeri. Pemerintah bisa dengar sendiri dari mereka sehingga tahu apa yang mereka mau. Mungkin masalah mereka sudah ditutaskan tapi belum tentu mereka tahu," tuturnya.

Saat disinggung, apakah Jokowi perlu blusukan ke hutan-hutan Papua demi menemui masyarakat Papua yang hidup di sana, Neles menyerahkannya pada Jokowi untuk mengaturnya.

"Di mana terserah, itu bisa diatur. Yang penting, kehendak politik pemerintah untuk membangun komunikasi politik dengan masyarakat Papua di hutan dan luar negeri supaya dengar sendiri apa yang jadi masalah".

Neles lalu memberikan saran pada TNI dan Polri. Menurutnya, institusi pertahanan dan keamanan itu juga tidak perlu berlebihan dalam menanggapi pernyataan tentang ancaman perang terbuka dari OPM misalnya dengan menggelar operasi militer, atau memperbanyak pasukan di Papua.

"Tapi jangan terlena, tetap bersiaga saja, wasapada. Tidak melakukan tindakan secara berlebihan, kalau berlebihan bisa antipati, bukan hanya dari OPM tapi masyarakat Papua," dia mengingatkan.

Read more

Warga Aceh Timur Kritis Dibacok

LHOKSUKON - Asri (43) asal Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, dibacok Usman (30) warga Desa Lhok Seutui Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Sabtu (22/5) sekitar pukul 18/45 WIB, karena kepergok masuk ke rumah adiknya tanpa izin dan diduga hendak mencuri.

Pria asal Aceh Timur yang bekerja sebagai sopir itu mengalami empat luka bacok di tangan dan punggungnya, sehingga ia harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara, setelah mendapat perawatan awal di Puskesmas Baktiya.

Dikutip dari Serambi, kejadian itu berawal ketika Asri bersama dua temannya mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Smash. Sesampai di rumah tersebut, pria itu langsung masuk ke rumah Vira Darmadi (29) warga setempat. Sedangkan dua teman Asri menunggu di luar rumah.

Saat berada dalam rumah, Darmadi bersama istrinya Ruhamah (25) melihat ada pria asing dalam rumahnya itu. Dalam waktu yang bersamaan, Usman abang Darmadi baru pulang dari sawah mencari burung sambil membawa parang. Setelah diberitahukan ada warga asing tersebut, Usman langsung mengejar pria tersebut yang lari dari pintu dapur.

Tak jauh dari lokasi tersebut, Usman pun sempat membacok pria tersebut berulangkali di bagian punggung dan tangannya, sehingga pria itu pun roboh bersimbah darah. Tak lama kemudian sejumlah warga datang ke lokasi dan membawa korban ke puskemas Baktiya untuk mendapat perawatan.

“Setelah mendapat perawatan awal korban, dirujuk ke RSU Cut Meutia untuk mendapat perawatan intensif, karena dia mengalami empat luka robek di tangan dan punggungnya, sehingga ia banyak mengeluarkan darah,” ujar Kepala Puskesmas Baktiya Ibnu Khaldun

Kapolres Aceh Utara AKBP Achmadi melalui Kasat Reskrim AKP Mahliadi menyebutkan, petugas sudah mendatangi ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti guna proses penyelidikan. “Masih dalam proses penyelidikan, kita akan panggil saksi dulu untuk diperiksa guna mengungkap kasus tersebut,” katanya.

Read more

Diduga Akibat Beras Plastik, Bunga Dirawat di Rumah Sakit

Seorang bocah 10 tahun harus dirawat di RSU Sari Mutiara, Medan setelah diduga mengonsumsi beras plastik. Dokter menyarankan korban mengonsumsi bubur untuk menghindari luka lambung yang lebih parah. 

Bunga Sinta (10) asal Jalan Setiabudi, Medan Sunggal dilarikan keluarganya ke rumah sakit pada Minggu (24/5) siang. Keluarga yakin kondisinya yang memburuk itu akibat mengonsumsi beras plastik. Sebelumnya seluruh anggota keluarga sempat muntah dan menceret setelah mengonsumsi beras diduga palsu itu. 

"Sekeluarga kami muntah dan menceret setelah makan beras itu. Tapi yang paling parah si Bunga ini," kata ibu korban.

Dijelaskannya beras tersebut dibeli anak sulungnya di pasar pagi dekat rumah mereka. Awalnya ia tak menduga kalau beras tersebut sebagai penyebab mereka sakit. Sebab beras itu dalam kemasan karung yang memili merek cukup ternama. 

"Sengaja beli satu goni, maksudnya biar gak tertipu sama beras plastik," tuturnya. 

Kecurigaan mulai muncul ketika Bunga dinyatakan menderita luka lambung ketika diba ke klinik. Dokter pun menyarankan bocah ini mengonsumsi bubur. Suriani menuruti saran itu dengan memasak bubur menggunakan beras yang sama. 

Ia mengatakan kondisi putrinya justru memburuk sehingga muncul rumor beras plastik. Isu ini kemudian menarik perhatian kepala lingkungan setempat untuk mengecek. Menurut Suriani, beberapa langkah uji coba yang mereka lakukan menemukan fakta beras tersebut memang mengandung plastik. 

"Kepling bilang sudah dites pakai air, dia bilang memang plastik. Sekarang berasnya sudah diserahkan (kepling) ke polisi," tandas Suriani. 

Polisi pun mengaku serius mengusut kasus ini, mengingat sebelumnya sudah dua warga yang mengklaim menemukan beras plastik. Namun polisi belum berani memastikan penyakit yang diderita Bunga akibat beras plastik. 

"Berasnya sedang kita periksakan ke lab. Jadi belum tahu apakah benar beras itu mengandung plastik," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal Iptu Oscar Setjio.

Read more