![](http://3.bp.blogspot.com/-1woExk5sglU/VZqZ-dwemSI/AAAAAAAAAQI/BZIwp5r-3go/s1600/A0114338712091890806.jpg")
Pemerintah Malaysia mengatakan tak ingin membawa isu sengketa perbatasan ke badan internasional. Kendati isu tersebut terkait masalah kedaulatan, namun bisa diselesaikan di meja perundingan.
Hal itu disampaikan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim ketika ditemui dalam pertemuan terbatas di ruang kerjanya di kawasan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Juli 2015. Zahrain mengatakan isu perbatasan bukan masalah besar.
Sebab, walau diberitakan sering terjadi pelanggaran, kedua pemerintah tetap berkomunikasi.
"Militer kedua negara masih tetap menggelar latihan bersama. Hubungan Menteri Pertahanan kedua negara juga baik. Mereka sering bertemu dan sering pula mengklarifikasi isu bersama, bahkan berkomunikasi melalui telepon. Tidak ada komunikasi yang terkesan formal," kata Zahrain.
Dia menambahkan hubungan yang baik juga terjalin di antara panglima militer kedua negara. Zahrain mengatakan, selama isu perbatasan belum terselesaikan, maka pemberitaan semacam ini akan kerap terdengar.
Oleh sebab itu, Negeri Jiran ingin pertemuan antar utusan khusus mengenai perbatasan segera digelar. Pemerintah Malaysia menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman. Sementara, Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Duta Besar RI untuk Jerman, Eddy Pratomo untuk mewakili Indonesia.
Zahrain menjelaskan Radzi telah ditunjuk oleh Negeri Jiran sejak rezim pemerintahan SBY. Sementara, Indonesia baru saja menunjuk Eddy.
"Indonesia baru menunjuk utusan khususnya usai pertemuan terakhir antara Perdana Menteri Najib dengan Presiden Jokowi digelar di Kuala Lumpur pada Februari lalu. Tetapi, ketika Indonesia menunjuk utusan khususnya, kami tak diberikan notifikasi resmi," kata Zahrain.
Kini, usai kedua utusan khusus ditunjuk, publik menanti adanya pertemuan pertama.
"Tinggal permasalahan waktunya saja kapan dialog di antara kedua utusan khusus itu dilakukan. Saya yakin pertemuan akan digelar dalam waktu dekat," Zahrain menambahkan tanpa menjelaskan secara detail kapan.
Sementara, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, Octavino Alimudin ketika dihubungi VIVA.co.id pada Rabu malam mengatakan telah mengenalkan utusan khusus secara informal dalam pertemuan yang digelar pertengahan bulan Juni di Kuching.
"Yang mengenalkan adalah Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kepada pejabat tinggi Malaysia," kata Octavino.
Eddy disebut Octavino memang baru ditunjuk pada Februari lalu. Terkait alasan penunjukan baru dilakukan tahun ini, karena pada akhir tahun lalu, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan.
"Biasanya usia utusan khusus menyesuaikan dengan masa jabatan Presiden yang tengah menjabat. Secara urutan prosesnya, kami telah melakukan semua. Yang belum dilakukan hanya mengirimkan surat resmi dari Presiden Joko Widodo kepada PM Malaysia mengenai penunjukkan Pak Dubes Eddy," papar Octavino.
Dia mengatakan tidak ingin prosesnya ada yang keliru dalam proses administrasi sehingga dilakukan secara berhati-hati. Menurut informasi Octavino terdapat lima segmen antara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia yakni Selat Malaka, Selat Singapura, sebagian timur antara Bintan dan Johor, perbatasan di Laut Tiongkok Selatan (LTS), khususnya perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak dan Laut Sulawesi.
viva.co.id
