Talaud - Sebanyak 14 ribu warga Nusa Utara yang terdiri dari Kabupaten Talaud, Sitaro dan Sangihe hijrah ke negara Filipina untuk mencari kerja. Parahnya, ribuan warga tersebut tidak memiliki KTP Indonesia dan KTP Filipina.
"Menurut data NGO ada 14 ribu warga Nusa Utara yang terdiri dari Sangihe, Talaud dan Sitaro sudah berpuluh-puluh tahun berdomisili di Filipina sebagai nelayan dan petani. Mereka tidak memiliki status hukum orang Indonesia dan tidak mungkin diberikan KTP Filipina," ujar Wakil Ketua Komisi I DPD Benny Rhamdani di Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (14/5/2015).
Mendengar hal tersebut, di tempat yang sama Ketua DPD Irman Gusman menuturkan, ada masalah kesejahteraan ekonomi. Pasalnya, mereka tidak dilengkapi perlengkapan layak dalam bekerja sebagai nelayan.
"Itu disebabkan kesejahteraan ekonomi. Mereka menangkap ikan di Indonesia tetapi fasilitas dari di sana dan harga jual lebih baik. Ditambah dari dulu orang melihat Indonesia hanya dari Jakarta, namun sekarang harus dilihat dari Kabupaten Talaud, dari pulau perbatasan," terang Irman.
Irman mengutarakan, pemerintah juga harus melakukan pendekatan dan membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Karena diketahui di Talaud ini sering kekurangan air dan listrik yang hidup mati.
"Seharusnya kalau saya di Pulau Talaud dan Sangihe ini harus ada pendekatannya dengan kesejahteraan. Karena di pulau ini masyarakatnya banyak tergantung dengan nelayan. Jadi itu harus lebih dibangun dan didorong harga masyarakat tidak berpindah," jelas Irman.
Irman Gusman juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri mendata dan memberikan para WNI tersebut paspor sebagai identitas.
"Saya akan meminta Kemlu dan Komjen di sana mendata dan memberikan identitas berupa paspor kepada mereka supaya mereka memiliki identitas," terang Irman.
Irman menuturkan, sebelum meminta para WNI pulang ke Tanah Air, infrastruktur kota Talaud harus sudah diperbaiki. Pasalnya hal tersebut untuk menyokong ekonomi dan lapangan pekerjaan.
"Harapan kami wilayah kepulauan banyak tergantung dalam nelayan jadi harus lebih didorong. Supaya mereka yang di negara lain secara sukarela akan kembali ke sini. Dan hal tersebut kan ada di program nawacita Presiden Jokowi dan DPD akan mendorong itu," terang Irman.
0 komentar:
Post a Comment